karakteristik akuntansi sektor publik

KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

KELOMPOK 5

LILIS ANGRAENI                            2013320045

DESI SANI PERTIWI                       2013320062

LISDAYANAH                                 2013320064

FITRI AMALIA R                                      2013320067

DEDE RISKI A.Z                                       2013320069

SRY WAHYUNI                              2013320072

RATNA HERYANA PUTRI            2013220078

LAILY YULIATUL MUNA             2013320081

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2015 – 2016

1.     Organisasi dan Informasi Akuntansi      

            Sistem informasi Akuntansi adalah serangkaian prosedur dalam mengumpulkan data, memproses berbagai transaksi yang secara langsung mempengaruhi pemprosesan transaksi menjadi informasi dan di distribusikan ke para pengguna sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta bisa dilakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Teknik-teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan hubungan antar subsistem.

Sistem Informasi Akuntansi memenuhi tiga fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu:

1)      Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh organisasi.

2)      Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3)      Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga harta organisasi.

Alur sistem informasi akuntansi terbagi dalam dua bagian:

1.      Operasional, yang merupakan alur dari mulai terjadinya transaki sampai terekamnya transaksi tersebut ke dalam bentuk dokumen, yaitu:

·           Siklus Pendapatan, mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai.

·           Siklus Pengeluaran, mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai.

·           Siklus Produksi, yang mencakup kegiatan manufaktur yang mengubah bahan baku menjadi produk.

·           Siklus Keuangan, yang mencakup kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang sebagai akibat dari daur pendapatan, pengeluaran dan produksi.

2.      Penyusunan laporan, yaitu alur yang mengubah dokumen hasil rekaman transaksi yang berasal dari alur operasional menjadi laporan, baik dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun laporan manajemen yang ditujukan untuk pihak internal perusahaan.

Berkat teknologi informasi, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia, seperti:

·         Melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses yang menggantikan peran manusia.

·         Berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia yang melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

·         Memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bagian yang berbeda dalam organisasi dan menyediakan banyak informasi ke manajer.

·         Mempengaruhi interface organisasi dengan lingkungan, seperti pelanggan dan pemasok.

·         Dapat digunakan dalam membentuk strategi untuk menuju keunggulan yang kompetitif, diantaranya:

1)      Strategi biaya: meminimalisir biaya/ memberikan harga yang lebih murah terhadap pelanggan, menurunkan biaya dari pemasok.

2)      Strategi diferansiasi: mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk/ jasa yang dihasilkan perusahaan terhadap pesaing sehingga pelanggan menggunakan produk/jasa karena adanya manfaat atau fitur yang unik.

3)      Strategi inovasi: memperkenalkan produk/jasa yang unik, atau buat perubahan yang radikal dalam proses bisnis yang menyebabkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pengelolaan bisnis.

4)      Strategi pertumbuhan: mengembangkan kapasitas produksi secara signifikan, melakukan ekspansi ke dalam pemasaran global, melakukan diversifikasi produk/jasa bam, atau mengintegrasikan ke dalam produk/jasa yang terkait.

5)      Strategi aliansi: membentuk hubungan dan aliansi bisnis yang baru dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan lain-lain.

B. Pengertian Sektor Publik

            Sektor publik dapat dipahami bahwa sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

                Definisi tentang sektor publik dalam perkembangannya menjadi perdebatan sendiri, khususnya sejak disiplin ilmu akuntansi sektor publik berkembang. Istilah publik sendiri memiliki makna yang berbeda disetiap bidang ilmu yang berbeda.

            Pengertian publik dibidang ekonomi tentu berbeda dengan pengertian publik diranah politik, hukum, atau lainnya. Hal ini menyebabkan tidak mudah memberikan pemahaman yang kuat kepada masyarakat mengenai pengertian sektor publik dalam konteks akuntansi sektor publik.

            Pengertian sector public dapat kita ketahui melalui perbandingan sector ini dengan sector komersial. Perbedaan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial juga harus dimulai dengan pemahaman atas karakteristik organisasi pemerintahan. Beberapa karakteristik tersebut adalah :

1.      Pendirian, pembentukan dan kegiatan organisasi pemerintahan bukan dengan tujuan atau bermotif mengejar keuntungan semata-mata

2.      Organisasi pemerintahan  dimiliki secara kolektif oleh rakyat. Dengan demikian, tidak terdapat saham yang dapat dimiliki secara individual yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan.

3.      Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi pemerintahan tidak harus menerima imbalan langsung atau proporsional, baik berupa barang , uang ataupun jasa.

4.      Anggota atau masyarakat, sadar atau tidak, kadang-kadang dipaksa menyetorkan uang, barang, atau jasa kepada pemerintah dimana pemerintah akan mempergunakan setoran tersebut untuk kepentingan bersama masyarakat

C. Tipe Barang Atau Pelayanan

            Tipe barang  atau pelayanan terdiri dari 2 tipe  yaitu : area sektor publik dengan area sektor swasta. Salah satu cara yang bisa membantu membedakan area kedua sektor publik dan swasta tersebut adalah dengan berpedoman pada kategorisasi tipe barang atau pelayanan, yaitu pure public goods, quasi public goods, quasi private goods dan pure private goods.

D. Interaksi Publik Goods dengan Private Goods

            A. Pure Public Goods, adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Pure public goods dalam pengertian ini termasuk layanan atau jasa yang diberikan untuk kepentingan masyarakat luas. Ada 4 (empat) ciri utama pure public goods, yaitu:

1.      Nonrivalry in Consumption, pure public goods merupakan konsumsi umum sehingga konsumen tidak bersaing dalam mengkonsumsinya.

2.      Nonexcusive, penawaran atas pure public goods tidak hanya diperuntukkan bagi seseorang dan mengabaikan yang lainnya sehingga tidak ada yang eksklusif antarorang dalam masyarakat, sehingga mempunyai hak yang sama dalam mengonsumsinya.

3.      Low Excludability, penyedia atau konsumen suatu barang atau pelayanan tidak bisa menghalangi (atau mengecualikan) orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut.

4.      Low Competitive, antar penyedia pure public goods tidak saling bersaing secara ketat. Hal ii karena keberadaan barang ini tersedia dalam jumlah dan kualitas yang sama.

         

            B. Quasi Public Goods, adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut.

            C. Quasi Private Goods, adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh orang yang membelinya walaupun sebetulnya barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

            D. Pure Private Goods, adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh orang yang membelinya dan yang tidak membelinya tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Terdapat 4 (empat) ciri utama barng privat, yaitu:

1.      Rivalry in Consumption, barang privat bukan merupakan konsumsi umum sehingga terdapat persaingan antarpengguna dalam mengkonsumsinya.

2.      Exclusive, penawaran atas barang privat hanya diperuntukkan bagi seseorang yang mampu menggantikan nilai barang yang disediakan tersebut (bersifat eksklusif). Seseorang yang tidak memiliki sumber daya yang cukup, tidak bisa mengkonsumsinya.

3.      Excludability, penyedia atau konsumen sautu barang atau pelayanan bisa menghalangi (atau mengecualikan) orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut.

4.      High Competitive, antarpenyedia (produsen) barang privat saling bersaing secara ketat. Akhirnya barang privat yang tersedia dipasar sangat beraneka ragam baik jumlah maupun kualitasnya.

E. Organisasi Sektor Publik

            Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan Negara lain yang diatur dengan hukum.

            Organisasi sektor publik juga merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar.

            Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Tetapi berbeda dengan entitas ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba.

F. Area Organisasi Sektor Publik

            Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial non provit, banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti nonprofit. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan Negara lain yang diatur dengan hukum. Sektor publik berada pada area dengan batasan-batasan antara lain 

·         Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum,

·         Bukan konsumsi individual,

·         Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat,

·         Harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar

G. keunikan Akuntansi Sektor Publik

            Karakteristik sektor publik berbeda dengan sektor swasta, maka akuntansi yang diterapkan di kedua sektor tersebut mempunyai keunikan sendiri. Berikut beberapa keunikan akuntansi di sektor publik :

·         Cenderung kurangUniform

Heterogenitas sektor publik membuat akuntansi yang diterapkan di sektor publik ini cenderung kurang uniform (seragam) dibandingkan sektor swasta, baik system maupun tekniknya. Bidang pemerintah, pendidikan, kesehatan masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda.).

·         Perumusan standar akuntansi mengadaptasi regulasi yang sudah ada Standar akuntansi di sektor publik dirumuskan dan ditetapkan relative dengan mengacu dan mempertimbangkan berbagai regulasi sektor publik yang sudah ada dan ditetapkan lebih dahulu.

·         Akuntansi berbasis kas System akuntansi yang diterapkan di sektor publik umumnya bersifat akuntansi kas (cash basis)

·         Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai media akuntabilitas publik. Akuntansi sektor publik menghasilkan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan bukan semata-mata kepada pemilik atau pemegang saham sebagaimana sektor swasta.

H. Perubahan Lingkungan Organisasi Sektor Publik

            Perubahan lingkungan dalam organisasi sektor publik sangat mungkin karena karena organisasi sektor publik dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya.             Ketidakstabilan ekonomi dan politik yang terjadi secara terus menerus dapat mendorong pemerintah untuk sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan dan strategi baru.    Ancaman dan peluang baru dapat muncul setiap saat. Karenanya perumusan strategi bersifat tidak sistematis dan tidak harus kaku.

            Berbagai bentuk adaptasi organisasi sektor publik dalam menghadapi pesatnya perubahan lingkungan antara lain :

·         Struktur yang terlalu birokratik dan bertingkat mengalami pemangkasan Struktur organisasi yang terlalu birokratik dan bertingkat tidak efektif untuk meningkatkan produktivitas organisasi, memicu terjadinya praktek KKN dan sering mengecewakan pengguna. Pemangkasan birokrasi dilakukan agar pengambilan keputusan manajemen bisa lebih cepat dan akurat.

·         Sistem sentralisasi mulai banyak diubah menjadi desentralisasi Sistem desentralisasi, dimana setiap unit pertanggungjawaban mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga merangsang munculnya kreativitas dan kewirausahaan. Karakteristik setiap unit pertanggungjawaban berbeda-beda sehingga respon atas perubahan lingkungan tidak dapat dilakukan secara seragam  dengan 1 (satu) komando dari pusat.

·         Melakukan perbaikan kinerja berbasis informasi pengukuran kinerja dan pemicu terjadinya tingkat kinerja tertentu. Laporan pengukuran kinerja mulai dilengkapi dengan informasi yang berkaitan dengan pemicu terjadinya tingkat kinerja tertentu.

·         Pengambilan keputusan dilakukan secara cepat sehingga didesain sistem informasi manajemen yang handal Kompleknya transaksi organisasi menyebabkan setiap pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat dan akurat. Sistem informasi manajemen didesain untuk membantu manajemen melakukan decision making dengan informasi yang &ukup memadai, handal dan relevan.

·         Adanya pemberdayaan yang sistematis terhadap individu-individu dalam organisasiAdanya pembelajaran dan pengembangan terhadap semua individu organisasi dimaksudkan agar onggota organisasi mampu merespon perubahan dan mengikuti perkembangan sehingga dapat menjamin

going concern.

·         Munculnya kesadaran yang tinggi atas pentingnya ukuran kinerja nonfinansial manajemen kinerja menjadi sangat penting dan organisasi. Definisi kinerja pun menjadi lebih luas men&akup kinerja finansial dan nonfinansial

I. Mengapa dibutuhkan Organisasi Sektor Publk

            Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara harus bias menyediakan public goods and services tersebut untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.      Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan rakyat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif sehingga bias terwujud good governance dengan sebenarnya.

Beberapa alasan, mengapa organisasi sektor publik dibutuhkan :

·         Untuk menjamin bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan meratat anpa memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya.

·         Untuk memastikan bahwa layanan publik tertentu ditempatkan pada wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya museum, perpustakaan, tempat parker dan sebagainya.

·         Untuk menjamin bahwa public goods and services disediakan dengan harga yang relative lebih murah dibandingkan dengan jika membeli dari perusahaan swasta, missal perusahaan transportasi, rumah sakit, sekolah, dan perusahaan jasa lainnya yang menyediakan layanan yang serupa.

·         Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya perbedaan agama maupun suku.

·         Untuk melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan menetapkan peraturan perundangan yang kuat dan jelas.

J.  Mengapa Pemerintah Wajib Mengendalikan Sektor Public

          Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar wajib mengendalikan sektor publik lainnya yang dikelola oleh organisasi nonpemerintah. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor publik berhubungan dengan kebutuhan masyarakat umum yang sangat perlu diawasi dan diatur penggunaannya.

            Dalam buku delivering quality services karangan zeithaml, valarie a. (et.al), 1990, yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang maupun jasa. dalam hal ini memang yang menjadi tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. kemudian, untuk tujuan tersebut diperin&i sebagai berikut :

·        menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya

·        memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers

·        berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka

·        mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas

·        menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain.

            Berangkat dari persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap apa yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah pemerintah itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu sejauhmana publik berharap apa yang akhirnya diterima mereka.

            Penilaian tentang sama tidaknya antara harapan dengan kenyataan, apabila tidak sama maka pemerintah diharapkan dapat mengoreksi keadaan agar lebih teliti untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tidak terlepas dari fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :

·         Fungsi alokasi: Fungsi pemerintahan untuk menyediakan pelayanan dan barang-barang kebutuhan masyarakat umum secara bersama-sama dengan adil dan merata serta tidak membedakan antara orang satu dengan lainnya.

·         Fungsi distribusi: Fungsi pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan proposial demi terwujudnya pertumbuhan yang optimal.

·         Fungsi stabilisasi: Fungsi pemerintahan untuk mengatur semua variabel ekonomi makro sehingga dapat mencapai stabilitas ekonomi secara nasional

Beberapa alasan pemerintah melakukan pengendalian sektor publik, antara lain:

·         Output sektor publik berkaitan dengan barang atau jasa kebutuhan masyarakat umum.

·         Barang dan jasa kebutuhan publik tidak dapat dibagi-bagi secara individu atau orang per orang.

·         Tidak memungkinkannya menjatah penggunaan barang atau jasa tersebut untuk setiap orang.

·         Alokasi barang atau jasa kebutuhan publik menghadapi pasar persaingan tidak sempurna.

·         Mengurangi beban masyarakat atas penggunaan barang atau jasa publik dengan pemberian subsidi atau perangsang kepada pihak swasta untuk penyediaannya.

           

 Sumber :         http://www.academia.edu/6619813/Organisasi_Sektor_Publik

                                 http://dewidewma.blogspot.co.id/2012/03/makalah-asp.html

                                http://robertmujanbolg.blogspot.co.id/2011/12/bab-i.html?m=1

makalah akuntansi islam

MAKALAH AKUNTANSI ISLAM

SEJARAH AKUNTANSI DAN KONTRIBUSI PERADABAN ISLAM

Disusun oleh :

KELOMPOK 2

      FATMAH QIFTIAH                                                      2012320091

SAFRINI IVYANZAH ADAMA                         2013320048

                FITRI AMALIA RAHMAT                                 2013320067

                MUHAMMAD ALY ATARID                            2013320112

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2015 – 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

Anggapan terhadap akuntansi Islam (akuntansi yang berdasarkan syariah Islam) wajar saja dipertanyakan orang. Sama halnya pada masa lalu orang meragukan dan mempetanyakan seperti apakah ekonomi islam Jika kita mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap sumber dari ajaran Islam –Al-Qur’an maka akan menemukan ayat-ayat maupun hadits-hadits yang membuktikan bahwa Islam juga membahas ilmu akuntansi.

Singkatnya, informasi akuntansi yang kapitalistik akan membentuk jaringan kuasa yang kapitalistik juga. Jaringan inilah yang akhirnya mengikat manusia dalam samsara kapitalisme dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Islam dan barat terdapat perbedaan yang sangat besar. Dalam masyarakat Islam terdapat sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun komunal. Hal ini tidak ditemukan dalam kehidupan masyarakat barat. Perbedaan dalam budaya dan sistem nilai ini menghasilkan bentuk masyarakat, praktik, serta pola hubungan yang berbeda pula . Tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologis. Dengan akuntansi syariah, realitas sosial yang dibangun mengandung nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan Allah swt

2.      Perumusan Masalah

a)         Perspektif pembelajaran sejarah Akuntansi

b)         Perkembangan sistem Akuntansi sebelum islam

c)         Turunnya Al-Qur’an, kenabian dan sahabat

d)         Periode kekhalifahan

e)         Kontribusi peradaban Islam: Angka arab, angka 0, & Akuntansi berpasangan

f)         Perkembangan mutakhir Akuntansi Islam

3.      Tujuan Penulisan

a)         Untuk mengetahui perkebangan akuntansin syari’ah pada masa Rasulullah

b)         Untuk mengetahui sejarah akuntansi syari’ah

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Perspektif Pembelajaran Sejarah Akuntansi

Pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu dari bagian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang peekembangannya besifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Paciolli dan Musa Al-khawarizmy .

Akuntansi dalam islam merupakan alat (tool) untuk melaksanakan perintah Allah SWT, dalam (QS. 2:282) untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh, adalah keperluan terhadap suatu system pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan komperhensif. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai islam (Islam Values) sesuai ketentuan syariah.

Perkembangan akuntansi dengan domain “aritchmatic quality” nya, sangat ditopang oleh ilmu lain khususnya arithmetic, algebra, mathematic, alghorithm pada abad ke-9 M. ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Ilmu penting ini ternayata dikembangkan oleh filosofi islam yang terkenal yaitu Abu Yusuf Ya’kub bin Ishaq Al Kindi yang lahir tahun 801 M. Juga Al Karki (1020) dan Al-Khawarizmy yang merupakan asal kata dari alGorithm, algebra juga berasal dari kata Arab yaitu “al jabr “. Demikian juga penemu Al-Khawarizmy berupa system nomor, decimal, dan angka “0” (zero,sifr,kosong,nol) yang kita pakai disebut dengan angka arab sudah dikena sejak 830 M , yang sudah diakui oleh Hendriksen penulis buku “Accounting Theory” merupakan sumbangan Arab Islam terhadap akuntansi.

Sebenarnya sudah banyak pula para ahli akuntan yang mengakui keberadaan akuntansi islam itu, misalnya RE Gambling, Wiliam Roget, Hayashidari Jepang , dan lain-lain. Seperti Paciolli dalam memperkenalkan system double entry melalui ilmu matematika. Sistem akuntansi dibangun dari dasar kesamaan akuntansi Aset = Liabilitas + Ekuitas (A = L+E). Karena aljabar ditemukan pertama-tama oleh ilmuan muslim di zaman keemasan islam, maka sangat logis jika ilmu akuntansi juga telah berkembang pesat di zaman itu, paling tidak menjadi dasar perkembanganya.

B.     Sejarah Akuntansi

Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua didunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mendengar adanya “perdagangan”, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai (value) dan mulai mengenal system moneter (moneter system). Bukti tentang pencatatan (bookkeeping) tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia (4500 M)., Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi (2250 SM), sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Elba, Syria Utara.

Walaupun akuntansi telah dimulai pada zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Paciolli sebagai Bapak Akuntasi Modern. Paciolli seorang ilmuwan dan pengajar dari beberapa universitas yang lahir di Tuscany – Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya :Summa de Arithmatica Gometria et Proportionalita (A Review of Arithmetic, Gometry dan Proportions). Dalam buku tersebut, beliau menerangkan mengenai double entry  book keeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern, bahkan hampir juga seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar (ledger)dan memorandum. Pada penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai aset, utang, modal, pendapatan dan beban.Ia juga telah menjelaskan tentang penutup (closing entries) dan menggunakan neraca saldo (trial balance) untuk mengetahui samdo buku besar (ledger). Penjelasan ini memberikan dasar yang memakai untuk akuntasi, etika dan juga akuntansi biaya.

Sebenarnya Luca Paciolli bukanlah orang yang menemukan double entry book keeping system, mengingat system tersebut telah dilakukan sejak adanya perdagangan antara venice dan Genoa pada awal ke- 13M setelah terbukanya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan kawasan Mediterania. Bahkan tahun 1340 Bendahara kota Massri telah melakukan pencatatan dalam bentuk doble entry. Hal ini pun diakui oleh Luca Paciolli bahwa apa yang dituliskannya berdasarkan apa yang telah terjadi di Venice sejak tahun abad sebelumnya.

Menurut sejarahnya kita mengetahui bahwa system pembukuan double entry muncul di italia pada abad ke-13. Itulah catatan yang paling tua yang kita miliki mengenai system akuntansi “double entry”sejak akhir abad ke-13 itu. Namun adalah mungkin system double entry sudah ada sebelmnya.”

Mengingat bahwa Paciolli telah mengakui bahwa akuntansi telah dilakukan satu abad  sebelumnya dan Venice sendiri telah menjadi salah satu pusat perdagangan terbuka, maka sangat terbuka kemungkinan bahwa telah terjadi pertukaran informasi dengan para pedagang muslim yang telah mengembangkan hasil pemikiran dari ilmuwan muslim. Lieber (dalam Boydoun, 1968) menyatakan bahwa para pemikir di Italia memiliki pengetahuan  tentng bisnis yang baik disebabkan hubungannya dengan rekan bisnis muslimnya. Bahkan, Have (1976) mengatakan bahwa Italia meminjam konsep double entry dan Arab.

Transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada masyarakat Arab menarik sejumlah kalangan ilmuwan dari Eropa seperti Leonardo Fibonacci da Pisa yang melakukan perjalanan ilmiahnya ke Timur Tengah.

C.    Zaman Perkembangan Akuntansi

Pendeklarasian negara Islam di Madinah (tahun 622 M atau bertepatan dengan tahun 1 H) didasari oleh konsep bahwa seluruh muslim adalah bersaudara tanpa memandang ras,  suku, warna kulit, dan golongan, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan secara bersama dan gotong- royong dikalangan para muslimin. Hal  ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri tersebut hampir tidak memiliki pemasukan ataupun pengeluaran. Muhammad Rasulullah SAW bertindak sebagai seorang Kepala Negara yang juga merangkap  sebagai Ketua Mahkamah Agung, Multi Besar, dan Panglima Perang Tertinggi juga penanggup jawab administrasi negara. Bentuk sekretariat negara masih sangat  sederhana dan baru didirikan pada akhir tahun ke-6 Hijriyah.

Telah menjadi tradisi, bahwa bangsa Arab melakukan 2 kali perjalanan kafilah perdagangan, yaitu musim dingin dengan tujuan perdangangan ke Yaman dan musim panas dengan tujuan ke As-Syam (sekarang Syria, Lebanon, Jordania, Palestina, Israel). Perdagangan tersebut pada akhirnya berkembang hingga ke Eropa terutama setelah penaklukan Mekkah.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika ada kewajiban zakat dan ‘ushr (pajak pertanian dari muslim), dan perluasan wilayah sehingga dikenal dengan adanya jizyah (pajak perlindungan dari nonmuslim) dan kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim), maka Rasul mendirikan Baitul Maal pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tesebut dimana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru akan dikeluarkan  untuk kepentingan negara. Walaupun disebutkan pengelolaan Baitul Maal masih sederhana, tetapi nabi telah menunjuk petugas qadi, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka ini berjumlah 42 orang dan dibagi dalam empat bagian yaitu: sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian, dan sekretaris peperangan.

D.    Zaman Empat Khalifah

Pada Pemerintahan Abu Bakar, Pengelolaan Baitul Maal masih sangat sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa.

            Perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dilakukan di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan meperkenalkan istilah Diwan oleh Sa’ad bin Abi Waqqas (636 M). Asal kata Diwan dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari Dawwana yang berarti penulisan. Diwan dapat diartikan sebagai tempat dimana pelaksana duduk, bekerja dan dimana akuntansi dicatat dan disimpan.  Diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji.

            Khalifah Umar menunjuk beberapa orang pengelola dan pencatat dari persia untuk mengawasi pembukuan Baitul Maal. Pendirian Diwan ini berasal dari usulan Homozan. Homozan merupakan seorang tahanan Persia dan menerima Islam dengan menjelaskan tentang sistem administrasi yang dilakukan oleh Raja perang Sa’ad bin Abi Waqqas, Al Wahid bin Mughirah yang juga sahabat nabi mengusulkan agar ada pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran negara.

            Hal ini kembali menunjukkan bahwa akuntasi berkembang  dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat hubungan antar masyarakat. Selain itu, Baitul Maal juga sudah tidak terpusat lagi  di Madinah tetapi juga di daerah- daerah taklukan Islam. Diwan yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab memiliki 14 departemen dan 17 kelompok, dimana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Pada masa itu istilah awal pembukuan dikenal dengan Jarridah atau menjadi istilah Journal dalam bahasa Inggris yang berarti berita. Di Venice istilah ini dikenal dengan sebutan Zournal.

            Fungsi akuntansi telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam Islam seperti: Al-Amil, Mubashor, Al-Katib, namun yang paling terkenal adalah Al-Katib yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab untuk menuliskan dan mencatat informasi baik keuangan maupun non keuangan. Sedangkan untuk khusus akuntan dikenal juga dengan nama Muhasabah/Muhtasib yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab melakukan perhitungan.   

            Muhtasib adalah orang yang bertanggung jawab atas lembaga Al Hisba tidak bertanggung jawab kepada ekskutif. Muhtasib bisa juga menyangkut pengawasan pasar yang bertanggung jawab tidak hanya menyangkut masalah ibadah. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa muhtasib adalah kewajiban publik.  Muhtasib ini masih bertugas menjelaskan berbagai tindakan yang tidak pantas dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan. Termasuk tugas muhtasib adalah mengawasi orang yang tidak shalat, tidak puasa, mereka yang memiliki sifat dengki, berbohong, melakukan penipuan, mengurangi timbangan, praktik kecurangan dalam industri, perdangan, agama, dan sebagainya. (Shiddiqi  dalam Boydoun, 1982).

          Muhtasib  memiliki kekusaan yang luas, termasuk pengawasan harta, kepentingan sosial, pelaksanaan ibadah pribadi, dan pemeriksaan transaksi bisnis. Akram  Khan memberikan 3 (tiga) kewajiban muhtasib, yaitu :

1.        Pelaksaan hak Allah termasuk  kegiatan ibadah: semua jenis shalat,  pemeliharaan masjid..

2.        Pelaksaan hak-hak masyarakat: perilaku di pasar, Kebenaran timbangan, kejujuran bsinis.

3.        Pelaksaan yang berkaitan dengan keduanya: menjaga kebersihan jalan, lampu jalan, bangunan yang mengganggu masyarakat, dan sebagainya.

            Pada zaman kekhalifahan sudah dikenal keuangan Negara. Kedaulatan Islam telah memiliki departemen atau disebut dengan Diwan, ada Diwan Pengeluaran (Diwan An-nafaqat), Militer (Diwan Al Jayash),  Pengawasan, Pemungutan hasil, dan sebagainya. Diwan Pengawas Keuangan disebut Diwan Al-Kharaj yang bertugas mengawasi semua hal yang berkaitan dengan penghasilan. Pada zaman Khalifah Mansur dikenal Khittabat al Rasul was Sirr, yang memelihara pencatatan rahasia.  Untuk menjamin  dilaksanakannya hukum maka dibentuk  Shahib al Shurta. Salah satu pejabat didalamnya itulah yang disebut Muhtasib  yang lebih difokuskan pada sisi pengawasan pelaksanaan agama  dan moral, misalnya mengenai timbangan, kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak bayar utang, orang yang tidak shalat Jum’at, tidak puasa pada bulan Ramadhan, pelaksanaan masa idah, bahkan termasuk memeriksa iman. Ia juga menjaga moral masyarakat,  hubungan laki-laki dengan perempuan, menjaga jangan ada yang minum arak, melarang musik yang diharamkan, mainan yang tidak baik, transaksi bisnis yang curang, riba, kejahatan pada budak, binatang, dan sebagainya.

            Di sisi lain, ada juga fungsi muhtasib dalam  bidang pelayanan  umum (public services) misalnya: pemeriksaan kesehatan, suplai air, memastikan orang miskin mendapat tunjangan, bangunan yang mau roboh, memeriksa kelayakan pembangunan rumah, ketidak nyamanan  dan keamanan berlalu lintas, jalan untuk pejalan kaki, menjaga keamanan dan kebersihan pasar. Dari berbagai fungsi shahib al shurta dan muhtasib ini dapat disimpulkan bahwa fungsi utamanya adalah untuk mencegah  pelanggaran terhadap hukum baik hukum sipil maupun hukum agama.

            Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntasi Islam adalah menyangkut semua praktik  kehidupan yang lebih luas tidak hanya menyangkut praktik ekonomi dan bisnis sebagaimana dalam sistem kapitalis.  Akuntansi Islam Sebenarnya lebih luas dari hanya perhitungan angka, informasi keuangan atau pertanggung jawaban. Dia menyangkut semua penegakan hukum sehingga tidak  ada pelanggaran  hukum  baik hukum sipil atau hukum yang berkaitan dengan ibadah.  Kalau ini yang kita anggap sebagai unsur utamanya akuntasi, maka lebih “Compatible” dengan sistem akuntansi Ilahiyah dan akuntansi Amal yang kita kenal dalam Al-Qur’an,  atau lebih dekat dengan “ Auditor” dalam bahasa akuntasi kontemporer.

            Pengembangan lebih komprehensif mengenai Baitul Maal dilanjutkan pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan beliau, sistem administasi Baitul Maal baik tingkat pusat dan lokal telah berjalan baik serta telah terjadi surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik.

E.     Kontribusi Peradaban Islam

Hendriksen, dalam buku “Accounting Theory” menulis:

            “penemuan angka arab sangat membantu perkembangan akuntansi”

Kutipan ini menandai anggapan bahwa sumbangan arab terhadap perkembangan disiplin akuntansi sangat besar. Dapat kita catat bahwa penggunaan angka arab mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu akuntansi. Artinya besar kemungkinan, bahwa dalam peradaban arab sudah ada metode pencatatan akuntansi. Bahkan mungkin mereka yang memulainya. Bangsa arab pada waktu itu sudah memiliki administrasi yang cukup maju, praktik pembukuan sudah menggunakan jurnal umum, buku besar umum, laporan periodik dan penutupan buku.

            Majunya peradaban sosial budaya masyarakat pada waktu itu tidak hanya pada aspek ekonomi atau perdagangan saja, tetapi juga pada proses transformasi ilmu pengetahuan yang berjalan dengan baik.

            Menurut Littleton perkembangan akuntansi disuatu lokasi tidak hanya disebabkan oleh masyarakat lingkungan sekitarnya, melainkan juga di pengaruhi oleh perkembangan pada saat atau pada periode waktu tersebut dan dari masyarakat lainnya. Mengingat bahwa Paccioli sendiri telah mengakui bahwa akuntansi telah dilakukan satu abad sebelumnya dan Venice sendiri telah menjadi salah satu pusat perdagangan terbuka, maka sangat terbuka kemungkinan bahwa telah terjadi pertukaran informasi dengan para pedagang muslim yang telah mengembangkan hasil pemikiran dari ilmuwan muslim. Lieber menyatakan bahwa para pemikir Italia memiliki pengetahuan tentang bisnis yang baik disebabkan hubungannya dengan rekan bisnis muslimnya. Bahkan Have mengatakan bahwa Italia meminjam konsep Double Entry dari Arab.

            Para ilmuwan muslim sendiri telah memberikan kontribusi yang besar, terutama adanya penemuan angka nol dan konsep perhitungan desimal. Mengingat orang orang eropa mengerti aljabar dengan cara menerjemahkan tulisan dari bangsa arab, tidak mustahil bahwa merekalah yang pertama kali menemukan bookkeeping. Para pemikir islam itu antara lain: Al Kashandy, Jabir Ibnu Hayyan, Ar Razy, Al Bucasis, Alkindy, Avicenna, Abu Bacer, dan Al Bazendarany.

Sistem akuntansi berpasangan mengenal dua istilah, yaitu debit (Dr) dan kredit (Cr). Debit dapat diartikan sebagai kiri dan kredit dapat diartikan sebagai kanan (Kieso, et.al, 2004). Total nilai yang ada disebelah debit (kiri) harus sama (seimbang) dengan total nilai disebelah kredit (kanan). Dalam sistem akuntansi berpasangan, debit harus sama dengan kredit (Dr = Cr).

Sistem akuntansi berpasangan didasarkan pada persamaan dasar akuntansi, yaitu:

“Aktiva = hutang + ekuitas “

Aktiva merupakan harta entitas atau sumberdaya entitas yang digunakan untuk menjalankan operasi usaha. Aktiva bersumber dari pendanaan kreditur (hutang) maupun setoran dari pemegang saham (pemilik) dan hasil usaha periode sebelumnya (ekuitas). Apabila persamaan dasar akuntansi dihubungkan dengan keseimbangan debit dan kredit maka:

Dr (Aktiva) = Cr ( Hutang + Ekuitas)

Dari persamaan itu dapat disimpulkan:

1.      Saldo normal (letak yang seharusnya) akun aktiva adalah disebelah debit sedangkan akun hutang dan ekuitas memiliki saldo normal kredit. Artinya pada saat penutupan buku saldo akhir aktiva harus disebelah debit sedangkan hutang dan ekuitas harus disebelah kredit.

2.      Aktiva bertambah disebelah debit dan berkurang disebelah kredit. Hutang dan ekuitas bertambah disebelah kredit dan berkurang di sebelah debit.

3.      Bila dikaitkan dengan pendapatan dan biaya maka:

4.      Pendapatan akan menambah ekuitas/modal, sehingga saldo normal pendapatan sama dengan ekuitas (sebelah kredit). Apabila pendapatan terjadi dicatat disebelah kredit. 

5.      Biaya-biaya akan mengurangi ekuitas/modal, sehingga saldo normal biaya disebelah debit dan apabila biaya terjadi dicatat disebelah debit.

F.     Perkembangan Mutakhir Akuntansi Islam

Pendeklarasian negara Islam di Madinah didasari oleh konsep bahwa seluruh muslim adalahbersaudara tanpa memandang ras, suku warna kulit dan golongan, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan secara bersama dan gotong royong di kalangan para muslimin. Hal ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri tersebut hampir tidak memiliki pemasukan ataupun pengeluaran. Muhammad Rasulullah SAW bertindak sebagai seorang kepala negara yang juga merangkap sebagai ketua Mahkamah Agung, Mufti besar, dan panglima perang tertinggi juga penanggung jawab administrasi negara. Bentuk sekretariat negara masih sangat sederhana dan baru didirikan pada akhir tahun ke-6 hijriah.

            Telah menjadi tradisi, bahwa bangsa arab melakukan 2kali perjalanan khafilah perdagangan, yaitu musim dingin dengan tujuan perdagangan ke Yaman dan musim panas dengan tujuan ke Assyam. Perdagangan tersebut pada akhirnya berkembang hingga ke Eropaterutama setelah penaklukan Mekah.

            Dalam perkembangan selanjutnya, ketika ada kewajiban zakat dan ushr (pajak pertanian dari muslim) dan perluasan wilayah sehingga dikenal dengan adanya jizyah (pajak perlindungan dari nonmuslim) dan kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim), maka Rasul mendirikan Baitul Maal pada awalabad ke-7. Konsep ini cukup majupada zaman tersebut dimana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara. Walaupun disebutkan pengelolaan Baitul Maal masih sederhana, tetapi Nabi telah menunjukan petugas qadi, ditambah para sekretarisdan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka ini berjumlah 42 orang dan dibagi dalam empat bagian yaitu: sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Selain dari itu melalui uraian di atas dapat kita ketahui bersama, bahwa konsep Akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari konsep Akuntansi Konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar Akuntansi Konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya, yang ternyata sudah diindikasikan melalui wahyu Allah dalam Al Qur’an. “……… Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS.An-Nahl/ 16:89)

DAFTAR PUSTAKA

·   Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah, Jakarta :Salemba Empat, 2013,